Lhokseumawe, 19 Desember 2025 — Badan Kemakmuran Masjid (BKM) bersama Panitia Pembebasan Lahan Masjid Al-Mabrur telah menyelesaikan pelunasan tanah Sykeh Kupi pada Jumat (19/12/2025). Penyelesaian ini menandai berakhirnya seluruh kewajiban pembayaran yang telah disepakati sebelumnya dan memberikan kejelasan atas status kepemilikan lahan tersebut.
Pelunasan tanah dilakukan setelah melalui sejumlah tahapan administratif dan kesepakatan antar pihak terkait. Proses tersebut dilaksanakan secara bertahap dengan mengacu pada dokumen perjanjian yang telah disusun dan disepakati bersama, serta mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.
BKM Masjid Al-Mabrur menyatakan bahwa penyelesaian pelunasan ini merupakan bagian dari upaya penertiban administrasi pertanahan, khususnya terkait aset yang diperuntukkan bagi kepentingan umat. Kejelasan status lahan dinilai penting sebagai dasar dalam perencanaan dan pemanfaatan lahan ke depan.
Panitia Pembebasan Lahan Masjid Al-Mabrur menambahkan bahwa seluruh rangkaian proses pelunasan dilakukan melalui pendekatan musyawarah dan komunikasi terbuka. Setiap tahapan pembayaran dan administrasi didokumentasikan guna memastikan transparansi serta menghindari potensi persoalan di kemudian hari.
Dengan rampungnya pelunasan ini, tanah Sykeh Kupi kini memiliki kepastian secara administratif dan hukum. Hal tersebut diharapkan dapat mencegah munculnya sengketa atau perbedaan penafsiran terkait status lahan, sekaligus memberikan rasa aman bagi semua pihak yang berkepentingan.
Penyelesaian pelunasan tanah ini juga mendapat perhatian dari masyarakat sekitar. Mereka menilai langkah yang dilakukan BKM dan panitia sebagai bagian dari pengelolaan aset keagamaan yang dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab. Kejelasan status lahan diharapkan dapat mendukung kegiatan keagamaan dan sosial di lingkungan Masjid Al-Mabrur.
Selain berdampak pada kepastian hukum, penyelesaian pelunasan tanah Sykeh Kupi dinilai memiliki nilai strategis dalam mendukung stabilitas sosial di lingkungan setempat. Persoalan pertanahan kerap menjadi isu sensitif, sehingga penyelesaian yang dilakukan melalui kesepakatan bersama dinilai dapat menjaga keharmonisan antar warga.
BKM dan Panitia Pembebasan Lahan Masjid Al-Mabrur menyampaikan bahwa penyelesaian ini menjadi dasar untuk melanjutkan perencanaan pemanfaatan lahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap langkah lanjutan akan dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kepentingan umum.
Ke depan, BKM dan panitia berharap penyelesaian pelunasan tanah Sykeh Kupi dapat menjadi contoh dalam penanganan persoalan pertanahan yang berkaitan dengan fasilitas ibadah. Pendekatan dialog, kepatuhan terhadap aturan, serta dokumentasi yang tertib dinilai sebagai kunci dalam mewujudkan kepastian hukum dan ketenangan di tengah masyarakat.
